Makna Hukum Pada Prinsip Tata Kelola Perspektif Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas 99 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona COVID-19 (Perpres 14/2021) telah diterbitkan oleh Presiden. Perpres tersebut untuk pengadaan vaksin serta pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Pada ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana tercantum kontrak atau kerjasama dan/atau kegagalan pemberian persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization) penerbitan lzin Edar (NIE) COVID-19, VaksinCOVID-19 dapat dihentikan.Berikutnya (2) Keadaan dimaksud ayat merupakan suatu yang luar kehendak para pihak tidak diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban ditentukan menjadi dipenuhi meliputi keseluruhan proses termasuk penyerahan COVID- 19.Selanjutnya (3) dilanjutkan, melakukan perubahan dengan mengacu prinsip tata kelola baik.Khusus 14/2021 frasa “prinsip kelola’’ ini makna hukum menimbulkan kekaburan norma (vague norm) berakibat timbulnya ketidakpastian terhadap pengaturan pasal menjelaskan apa kelola. Bahwa disebut mengandung tafsir kabur diperkuat adanya penjelasan signifikan lugas terarah kelola’’.Makna 14/2021, maka diperlukannya revisi terkait COVID-19.